PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SDM PKH

Perlunya Perlindungan Hukum Untuk SDM PKH

PERLINDUNGAN HUKUM SDM PKH – Sebagai salah satu pelaksana program bantuan sosial, keberadaan SDM PKH itu sangat dibutuhkan oleh banyak pihak. Pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia selaku lembaga yang diberi amanat oleh Undang – Undang membutuhkan keberadaan para SDM PKH ini.

Begitu juga dengan para masyarakat pra sejahtera yang tercatat sebagai penerima manfaat dari PKH. Kita biasa menyebutnya sebagai KPM PKH. Namun pada kenyataannya, beberapa SDM PKH terasa sulit saat akan melakukan pekerjaannya di lapangan secara profesional. Beberapa hal yang menjadi hambatan diantaranya adalah munculnya gangguan dari lingkungan tempat mereka bekerja.

Dari kisah – kisah yang ada, pihak – pihak yang melakukan gangguan ini bisa dari oknum masyarakat, oknum perangkat desa atau bahkan dari oknum KPM PKH itu sendiri. Biasanya oknum masyarakat menganggap bahwa SDM PKH pilih kasih dengan hanya mementingkan KPM PKH nya saja sementara di sekitar ada warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tunai PKH.

Meski sudah mendapatkan penjelasan bahwa SDM PKH itu hanya pengguna data, bukan sebagai pihak yang melakukan pendataan oknum masyarakat ini tetap saja tidak bisa menerima. Mereka bisa melakukan hujatan atau caci maki secara langsung maupun lewat sosial media..

Begitu juga dengan oknum Pemerintah Desa, tidak jarang justru melakukan tindakan kontra produktif yang menyebabkan pelaksanaan PKH jadi terhambat seperti tidak memutakhirkan DTKS di wilayahnya atau menolak memberikan pernyataan bahwa warganya yang menjadi peserta PKH kehidupannya sudah sejahtera.

Mereka hanya mau mengeluarkan surat pernyataan tersebut jika digantikan oleh warga di desa itu juga. Padahal tidak seperti itu mekanisme yang ada di PKH. SDM PKH tidak bisa memasukkan warga sebagai Calon KPM PKH karena penetapan sebuah keluarga menjadi peserta PKH adalah kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Baca Juga:   Cara Mengetahui Apakah Kamu Masuk Penerima Bansos ini atau Tidak

Tidak kalah peliknya adalah sikap dari beberapa oknum KPM PKH yang sudah sejahtera melakukan penolakan untuk melakukan Graduasi Mandiri Sejahtera dengan alasan mereka masih punya komponen PKH.

Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwa uang bantuan tunai PKH itu adalah uang negara yang menjadi hak mereka sebagai keluarga miskin sehingga SDM PKH tidak berhak mengeluarkan mereka dari PKH meski mereka sudah tidak memiliki komponen PKH.

Gangguan itu memang nyata ada dan benar – benar dialami oleh sebagian dari SDM PKH. Gangguan itu bisa berupa ancaman, intimidasi atau perundungan. Bahkan tidak jarang SDM PKH mengalami pelecehan baik secara verbal maupun non verbal. Gangguan secara fisik juga dialami oleh SDM PKH dari pemukulan, pelemparan batu atau penghadangan di tengah jalan.

Perusakan kendaraan milik SDM PKH pun kerap dialami dari penusukan ban, helm yang hilang atau jok motor yang disayat pisau. Intinya mereka ingin memberikan rasa takut kepada SDM PKH karena sudah dianggap mengusik mereka.

Dari sudut pandang hukum, jelas mereka sudah bisa dijerat dengan pasal pidana. Jangankan gangguan secara fisik, tindakan berupa ucapan bernada ancaman saja bisa diperkarakan ke pihak berwajib. Hal ini perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa SDM PKH adalah termasuk bagian dari SDM yang dipekerjakan oleh Pemerintah sehingga keberadaannya dilindungi oleh hukum sepanjang apa yang dikerjakan itu sesuai dengan aturan dan Kode Etik PKH.

Oleh sebab itu hendaknya pihak – pihak yang selama ini melakukan gangguan bisa sadar bahwa tindakan mereka bisa merugikan diri mereka sendiri jika sudah masuk ranah hukum.

Sementara itu bagi pihak – pihak yang menaungi SDM PKH ini di daerah harus ikut andil dalam memberikan perlindungan dan bantuan jika SDM PKH memiliki kendala – kendala di atas. SDM PKH adalah pekerja profesional.

Baca Juga:   Pemilik Rekening BRI BNI Mandiri dan BTN Akan Mendapatkan Bantuan Ini, Silahkan Cek Disini

Mereka terikat kontrak kerja untuk sebuah program prioritas nasional. Sudah sepantasnya SDM PKH mendapatkan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak lagi diliputi rasa kekhawatiran atau ketakutan. Mereka juga punya keluarga di rumah yang harus dijaga kelangsungan hidupnya.

Kepada SDM PKH di Indonesia, tegarkan jiwa dan kuatkan hati. SDM PKH adalah orang – orang pilihan yang sudah melewati proses seleksi yang ketat. Sudah sepatutnya SDM PKH bisa tampil percaya diri. Sepanjang apa yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada di PKH maka kita tidak perlu takut dan khawatir.

Jalin hubungan baik dengan pihak kepolisian dan pihak – pihak yang berkompeten dalam bidang hukum seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum) atau pengacara. Semoga dengan melakukan itu semua, PERLINDUNGAN HUKUM SDM PKH bisa berjalan dengan lancar agar SDM PKH dapat melaksanakan tugasnya di lapangan.

Yakinlah, Tuhan bersama orang – orang pemberani!

Jakarta, 16.02.2021 – Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *